SKM Dinas Sosial

10 Commentsto SKM Dinas Sosial

  1. Ibnu sulistyono says:

    Assalamualaikum,ijin menanyakan untuk menguruskan BPJS warga yg tidak mampu prosedurnya bagaimana?.SKTM sudah dibuatkan oleh kelurahan selanjutnya bagaimana?.atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan teeimakasih

    • opdbogorkab says:

      Trimkasih atas pertanyaannya.
      Untuk pengajuan dan pengalihan BPJS mandiri ke BPJS PBI, dapat diajukan secara kolektif di desa/kelurahan, Nanti Bagian Kesra Desa/kel yang akan langsung mengurus ke Dinas Sosial.

  2. Ading Muchdari says:

    Kepada Yth,
    Staff Dinas Sosial
    Di Kabupaten Bogor.

    Bersama ini saya mohon informasinya terkait pembuatan Tanda Daftar Yayasan (TDY), mohon saya diberikan informasi, apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan terkait TDY, besar harapan saya untuk mendapatkan informasi mengenai hal ini.
    Demikian saya sampaikan.
    Salah Sejahtera.

    Ading Muchdari

    • opdbogorkab says:

      PERSYARATAN TERDAFTAR SEBAGAI
      LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

      1. Mempunyai Akte Pendirian/Akte Notaris (Jenis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus tercantum dalam maksud dan tujuan)
      2. Mempunyai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
      3. Mempunyai sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan, baik administrasi maupun operasional.
      4. Telah mempunyai sasaran kerja, khususnya bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
      5. Susunan kepengurusan minimal terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara disertai alamat yang bersangkutan
      6. Mempunyai Pekerja Sosial (peksos)
      7. Ijin Domisili
      8. NPWP Yayasan
      9. Kegiatan yang dilaksanakan besar kemungkinannya untuk dapat dikembangkan/ditingkatkan
      10. Telah memiliki modal kerja baik baik berupa dana, benda tetap atau benda bergerak untuk menunjang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menjadi bidang kegiatannya
      11. Administrasi kegiatannya sudah ada
      12. Foto kegiatan, klien, kantor yayasan dan pengurus
      13. Melampirkan Fotocopy Tanda Terdaftar/Tercatat dari Instansi Sosial terkait di Kabupaten/Kota

      Catatan :
      a. Permohonan dan lampiran dijilid dalam 1 (satu) bundel
      b. Permohonan untuk Kabupaten dibuat 1 (satu) rangkap
      c. Permohonan untuk Provinsi dibuat 2 (dua) rangkap

  3. Mandau heri says:

    Saya ingin bertanya,kami sekeluarga memiliki kartu kis saat ini kami sekeluarga pindah tempat tinggal dari bogor ke jakarta dan salah satu anak saya sedang sakit,yang ingin saya tanyakan apakah bisa anak saya berobat di bogor menggunakan kartu kis sedangkan untuk data kependudukan sudah pindah di jakarta tapi untuk data di kartu kis masih di bogor?

    • opdbogorkab says:

      Trimksh atas pertanyaannya, Kl data sudah pindah kartu KIS PBI (apbd) secara administrasi tidak lagi ditanggung oleh Pemkab Bogor. Karena KK dan KTP sudah pindah tempat tinggal, otomatis nomor NIK sudah terblokir. Kl bapak/ibu ingin menggunakan KIS PBI lagi, silahkan mendaftar ke Dinas terkait di Pemda DKI, atau menghubungi pemerintah setempat.

  4. Tato says:

    Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah telah menonaktifkan 5,2 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) alias BPJS Kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Namun, warga miskin yang kepesertaannya telah dinonaktifkan itu dapat mendaftar kembali sebagai peserta PBI alias mandiri selama memenuhi kriteria.

    Warga miskin yang telah kehilangan status PBI dapat dijamin kembali dengan mendaftarkan diri dan keluarganya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat agar menjadi peserta PBI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang iurannya dijamin Pemerintah Daerah (Pemda).

    Bagaimana cara mendaftarnya?

  5. jejen says:

    assalamualikum .
    mau tanyya saya satu kk sma org tua , terus ko bpjs ibu saya tidak aktif. sementara ayah dan saya aktif.. terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *